Tri Dharma Sentosa

Berdasarkan pasal 23E dan 23G UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Krisis Keuangan, Indonesia di perlakukan tidak adil

Menteri keuangan Sri Mulyani
JAKARTA, SELASA - Negara berkembang, termasuk Indonesia, diperlakukan tidak adil dalam krisis keuangan global saat ini. Mereka menghadapi kesulitan mendanai pembangunannya dari pasar ekuitas dan kredit internasional. Padahal, sebagian besar negara berkembang memiliki fundamental ekonomi yang baik.
Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu di tengah pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara kelompok 20 (G-20) di Sao Paulo, Brasil, Senin (10/11).
Indonesia menyampaikan beberapa usulan yang mendapatkan persetujuan dari anggota G-20 lain. Usulan itu kemudian masuk dalam komunike bersama G-20.
Pertama, Indonesia mengusulkan pendefinisian krisis yang terjadi saat ini sebagai krisis yang menyebabkan tidak berfungsinya pasar ekuitas dan kredit internasional. Kondisi itu diperparah adanya tren aliran modal masuk (capital inflow) ke negara maju.
”Akibatnya, negara-negara berkembang mengalami ketidakadilan karena, walaupun mereka sudah memiliki fundamental ekonomi dan kerangka kebijakan yang baik, tetap saja terkena imbas krisis keuangan. Itu bukan kesalahan mereka,” ujar Sri Mulyani yang menjadi pembicara utama dalam pertemuan ini bersama Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick.
Maka, Indonesia mengusulkan poin kedua, yakni pembentukan mekanisme pendanaan khusus untuk mendukung pembangunan negara-negara berkembang dalam mengatasi krisis global.
Krisis keuangan yang bermula di Amerika Serikat mulai berdampak ke negara berkembang, terutama setelah Presiden George W Bush memutuskan menalangi lembaga keuangan yang kolaps senilai 700 miliar dollar AS. Celakanya, sumber dana yang digunakan adalah hasil penerbitan obligasi negara AS.
Akibatnya, sebagian besar dollar AS akan tersedot ke Amerika. Negara seperti Indonesia yang juga kerap mencari dana pembangunan dari penerbitan surat utang global akan terkena dampak berupa peningkatan biaya imbal hasil dan tidak adanya pembeli yang mau mengambil obligasi itu.

Keuangan Islam

Raksasa ekonomi Jepang melirik sistem keuangan Islam? Ini menjadi pertanyaan menarik, ketika Takahiro Sekido, resident economist dan wakil dari Japan Center for International Finance (JCIF), memaparkan pemain-pemain baru dalam industri keuangan Islam dari negeri Matahari Terbit ini. Sekido berbicara dalam 4th Kuala Lumpur Islamic Financial Forum, yang berakhir Rabu (21/11) lalu.

Bagaimana sistem keuangan Islam bisa diterima? Bukankah Muslim Jepang sangat kecil dibanding, misalnya, di Inggris? Keiko Sakurai dari Nihon no Muslim Shakai (Komunitas Muslim di Jepang) menghitung populasi Muslim di Jepang pada 2000 kurang dari 70 ribu orang. Sementara populasi Muslim di Inggris mendekati dua juta jiwa dari total 60 juta penduduk, berdasar sensus 2006. Publik bisa memahami bila Pemerintah Inggris mencanangkan London sebagai gerbang keuangan Islam Eropa. Dukungan demand domestik dan investor global begitu besar dan ingin menempatkan portfolionya dikelola sesuai syariah.

Tetapi Jepang? Bukankah tidak ada penolakan dari mainstream terhadap sistem keuangan konvensional? Kenapa mereka ikut merasa perlu terlibat?

Ketertarikan industri keuangan Jepang untuk terlibat dalam keuangan Islam memang fenomenal. Munculnya Tokio Marine, AEON Credit, Mitsubishi Tokyo UFJ (MUFJ), Mizuho, meramaikan jagad keuangan Islam tak pelak menarik perhatian Pemerintah. Kementerian Keuangan Jepang tahun 2006 lalu membentuk Study Group for Islamic Finance. Langkah ini ditindaklanjuti dengan mengorganisasikan Islamic Finance Conference di Tokyo bekerja sama dengan Islamic Financial Services Board (IFSB), 2007.

Disusul kemudian Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melakukan MoU dengan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini diperkirakan baru langkah awal yang bakal ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang bakal mendorong semakin banyak pemain baru dalam industri keuangan Islam di Jepang.

Global branding
Fenomena Jepang menyiratkan harapan sekaligus kesedihan. Harapan karena keterlibatan Jepang sebagai salah satu pusat keuangan dunia membersitkan asa baru perkembangan ekonomi syariah. Kesedihan karena perkembangan yang sama masih belum terlihat, justru di belahan dunia Islam sendiri. Ketika bicara sistem keuangan Islam, maka data statistik yang meluncur misalnya, geliat perbankan di wilayah Teluk (Arab Saudi, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain), Sudan (Afrika), Malaysia, Indonesia, dan Pakistan.

Lalu dimana peran serta dari 57 negara OKI lainnya? Bagaimana dengan negara-negara OKI dari Afrika lainnya? Bagaimana dengan anggota-anggota OKI pecahan dari Rusia?

Kegelisahan inilah yang coba ditawarkan A. Riawan Amin, mewakili ASBISINDO dalam forum itu. Riawan menawarkan akselerasi produk dan jaringan yang mudah didaptasi dan- kalau perlu, dikloning, untuk siapa saja dari negara-negara OKI yang berharap segera memiliki dan mengembangkan keuangan syariah melalui bank. Riawan melihat perlunya negara-negara Islam memiliki semacam merek yang mendunia (global branding) dalam bentuk produk perbankan.

Produk yang sudah dikaji kesesuaiannya dengan aturan syariah dan pada saat yang sama kompetitif dan bisa bersaing di antara belantara produk konvensional. Mudah dipakai dan gampang diterapkan dan disebarkan. Di atas semua itu, produk ini bisa diduplikasi oleh bank-bank syariah atau institusi konvensional yang ingin membentuk unit syariah atau mereka yang ingin menjual produk syariah.

Kenapa perlu? Karena ditengarai pakar keuangan syariah maupun praktisi di bidang ini masih sangat terbatas. Belum lagi biaya riset dan pengembangan sebuah produk yang tidak murah. Dengan begitu, negara Islam yang belum memiliki jaringan keuangan Islam dengan mudah tetap bisa berbisnis dan berniaga sesuai dengan ketentuan syariah dengan difasilitasi produk syariah dengan global branding.

Koneksi global
Bila global branding ini bisa diadaptasi, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi jaringan atau koneksi dunia (Global Connection). Dalam skala yang lebih kecil, Riawan mencontohkan proyek SHADR (Sharia Deposit Arrangement) interconnectivity yang saat ini sudah mendapat dukungan, di mana 11 bank lokal di Indonesia turut serta. SHADR memungkinkan koneksi jaringan antar bank, di mana pemilik rekening syariah di sebuah bank bisa mentrasfer dananya melalui bank lain yang ikut dalam jaringan ini, secara instan dan real time online.

Memang model ini bukan tanpa resistensi. Bukan barang baru, jangankan antara negara, antar institusi syariah saja seringkali lebih mengedepankan ego sektoral dan mengabaikan misi menyatukan kekuatan bersama. Padahal, bila model ini bisa diterapkan dalam dunia Islam, diperkirakan akan terjadi lompatan ekonomi yang luar biasa. Dunia Islam dengan 57 negara anggota OKI menyediakan 40 persen bahan baku dan 70 persen energi dunia. Sayangnya, mereka hanya menyumbang kurang dari lima persen GDP dunia.

Namun, dengan pendekatan baru ini, kegiatan ekonomi diharapkan bisa tumbuh lebih cepat, lebih menyebar, dan lebih adil ke seluruh negara-negara Islam. Tidak itu saja, proyek ini bisa menjadi awal dari gagasan menyatukan mata uang bersama karena antarnegara Islam sudah terkonek satu sama lain. Bukan tidak mungkin juga, ini akan menjadi awal untuk kembali menghidupkan mata uang emas sebagai simbul keadilan ekonomi dan menghindarkan eksploitasi dari kapitalisme ekonomi dunia.

Krisis Keuangan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperkirakan krisis keuangan yang saat ini melanda Amerika Serikat akan berlangsung panjang. Presiden Yudhoyono memprediksi, resesi keuangan negeri Paman Sam bakal berlangsung satu hingga dua tahun mendatang. "Krisis keuangan di AS nampaknya dalam. Magnitudnye besar dan masih akan berlangsung paling tidak satu dua tahun. Bahkan ada yang menyebut sebagai the great depressed setelah perang dunia II," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Ahad (28/9). Menurut Presiden Yudhoyono, langkah pertolongan pemerintah AS yang memberikan dana segar senilai 700 miliar dollar AS AS dalam mengatasi krisis keuangan yang terjadi juga akan berdampak pada kondisi ekonomi Indoensia. "Saya berpendapat terlepas dari bailout package sebesar 700 miliar dolar AS. Apapun pasti ada dampaknya pada keuangan negara. Dampak itu tidak lama lagi akan terkena pada Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut Presiden Yudhoyono mengemukakan, pemerintah Indonesia sudah, tengah dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan AS. "Saya telah meminta Menkeu Sri Mulyani bersama Gubernur Bank Indonesia Boediono untuk menjelaskan secara utuh antisipasi dan langkah kita sehubungan dengan krisis di AS," paparnya. Mantan Menko Polkam ini menjelaskan, pemerintah akan pandai-pandai mengelola pasar keuangan dan pasar modal yang terjadi Indonesia. "Kita harus pandai betul membangun sinergi antara monitoring policy dan fiskal policy. Konsutasi harus erat antara depkeu, pemerinth dan BI." tandasnya seraya menitikberatkan pengelolaan yang tepat pada masalah ekspor, pertumbuhan, dan investasi serta kapital market yang tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya. "Oleh karena itu Foreign direct investment masih sangat penting. Karena kita tidak bisa membiayai pembangunan dengan mengandalkan kapital market, termasuk pasar modal. Itu menjadi pekerjaan rumah kita," pungkasnya. Selain itu, lanjut Kepala Negara, pemerintah juga akan memantau sisi penerimaan, terutama dari sektor minyak dan gas dan juga pengeluaraan di masing-masing departemen, lembaga lain di Indonesia. "Ini karena kita mempunyai angka besar lebih dari seribu triliun maka kita harus pastikan sisi penerimaan dan pengeluaran," tandasnya. Untuk diketahui, setelah beberapa hari terlibat perundingan intensif, Gedung Putih dan beberapa pemimpin Kongres menyetujui dana talangan senilai 700 miliar dollar AS untuk menggairahkan bursa keuangan AS. Kesepakatan itu dicapai setelah Kongres bersikeras menekankan dibentuknya pembagian pengawasan anggaran dengan pemerintah Presiden George W. Bush. Nilai saham di bursa Asia pada Senin (29/9) terus melemah. Hal ini terjadi karena investor meragukan prospek paket dana talangan senilai 700 miliar dollar AS. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh keprihatinan pasar terhadap dampak keguncangan keuangan ekonomi global ke perusahaan ansuransi terkemuka dan bank Belanda-Belgia Fortis NV sehingga menyatukan Belgia, Belanda dan Luxembourg untuk menjanjikan dana talangan senilai 16 miliar dollar AS. Indeks Nikkei 225 di Tokyo turun 1,3 persen serta ditutup pada 11.743,61 dan indeks Hang Seng turun 2,1 persen serta ditutup pada 18.286,90. Sejumlah nilai saham di Seoul, Singapura, serta Sydney juga merosot. Sementara indeks saham di Selandia Baru dan Filipina mengalami kenaikan secara marjinal dalam penutupan transaksi hari ini.

Indonesia Siap-siap "Ngutang" Lagi!!!

Meskipun sudah dianggap tidak layak mendapatkan pinjaman murah, dalam kondisi krisis, Indonesia masih berpeluang mendapatkan skema pinjaman multilateral dan bilateral yang bersyarat ringan. Atas dasar itu, Departemen Keuangan mulai menjajaki fasilitas ini dengan beberapa kreditor utama.
Hal itu dilakukan untuk mendapatkan dana pinjaman yang hanya digunakan jika terjadi krisis keuangan. ”Biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam memperoleh pinjaman khusus krisis ini jauh lebih murah dibandingkan biaya penerbitan surat berharga negara (SBN), tetapi masih sedikit lebih tinggi dibandingkan bunga pada pinjaman program,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, pekan lalu di Jakarta.
Sejak pertengahan tahun 2007, Indonesia sudah tak diperkenankan memperoleh pinjaman sangat lunak karena pendapatan per kapitanya telah meningkat menjadi di atas 800 dollar AS per tahun. Dengan demikian, statusnya tak lagi negara miskin.
Akibatnya, ada beberapa skema utang luar negeri yang tidak bisa diminta Indonesia lagi, antara lain pinjaman sangat lunak (official development assistance/ODA).
Skema ODA selalu disertai elemen hibah sekitar 35 persen dari total pinjamannya. Seluruh pinjaman ODA biasanya jatuh tempo pada waktu yang sangat panjang, yakni 30-40 tahun dengan suku bunga 0 persen-3,5 persen per tahun. Pinjaman ODA diberikan oleh Pemerintah Jepang dan Inggris hanya untuk pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial.
Di samping itu, ada juga pinjaman berkategori lunak lainnya yang diberikan Bank Dunia, yakni dengan masa jatuh tempo 30 tahun dan tingkat suku bunga 0,75 persen per tahun, yakni IDA.
Adapun kredit lunak dari Bank Pembangunan Asia (ADB) diberikan dalam skema Asian development fund (ADF) dengan masa jatuh tempo 32 tahun dan suku bunga 0,75 persen per tahun.
Menurut Rahmat, Indonesia masih bisa memperoleh skema kredit yang sedikit lebih mahal dari pinjaman itu. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman semi-murah itu adalah kegagalan Pemerintah Indonesia menerbitkan SBN.
Pasar SBN
Pada situasi krisis, SBN pemerintah bisa saja tidak ada yang membeli meskipun ditawarkan dengan tingkat imbal hasil yang sangat tinggi. ”Atas dasar itu, kami membutuhkan fasilitas pinjaman khusus untuk tahun 2009 dan 2010. Pada tahun itu, pasar SBN diperkirakan masih mengalami krisis, di mana yield (imbal hasil) SBN sangat tinggi dan belum tentu ada yang mau beli,” ujar Rahmat Waluyanto.
Di awal tahun 2008, yield SBN Indonesia bertenor sepuluh tahun sempat melonjak ke level 12 persen per tahun. Namun, pada pertengahan Oktober 2008, naik lagi ke posisi 20 persen per tahun. Imbal hasil setinggi itu sangat jauh dari suku bunga pinjaman lunak yang ditawarkan kreditor bilateral dan multilateral.
Saat ini, pemerintah sedang menjajaki fasilitas pinjaman khusus krisis dari Bank Dunia, ADB, Bank Pembangunan Islam (IDB) serta dari kreditor bilateral, seperti Jepang, Australia, dan Perancis.
Pinjaman yang diperoleh tidak untuk menambah nilai target pinjaman luar negeri di APBN, tetapi hanya menggantikan dana yang tidak bisa diperoleh pemerintah dari penerbitan SBN. ”Jumlah dan sumber pinjaman tersebut masih akan dibahas dengan kreditor. Saya dan pejabat kantor Menko Perekonomian serta Bappenas akan ke Tokyo dan Bank Dunia untuk menjajaki ini, tanggal 8 Oktober 2008,” ujar Rahmat.
Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, mulai tahun depan, pemerintah harus menggunakan segala cara agar defisit dalam APBN bisa ditutupi, termasuk dengan menggunakan cara-cara yang dinilai tabu saat ini, yakni memperbanyak pinjaman luar negeri.
Pada tahun 2009, lanjut Andi, dunia akan kesulitan memperoleh likuiditas, terutama dollar AS, karena Amerika akan menyedot sebagian besar dollar AS untuk memulihkan perekonomiannya. ”Dampaknya adalah, semua pihak menahan dollar AS yang mereka miliki. Akibatnya, Indonesia akan sangat sulit menjual obligasinya,” ujar Andi.